BBCIndonesia.com | Berita Dunia | Pukul anak 'jangan' dipidanakan
Warga Selandia Baru memilih mengizinkan para orang tua untuk memukul anak-anak mereka, dua tahun setelah penerapan undang-undang yang melarang mendisiplinkan anak secara paksa.
Undang-undang tersebut diberlakukan sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan tingginya angka kasus perlakukan buruk terhadap anak.
Kini melalui satu referendum sebagian besar warga di Selandia Baru berpendapat memukul anak agar anak disipilin sebaiknya diperbolehkan.
Pertanyaan dalam refendum tersebut tepatnya berbunyi : "Apakah memukul sebagai bagian dari mendisiplinkan anak sebaiknya digolongkan sebagai tindak pidana di Selandia Baru?"
Hasil referendum ini tidak mengikat dan Perdana Menteri John Key mengatakan dia tidak akan mengubah undang-undang yang ada.
Komisi pemilihan mengatakan hasil awal menunjukkan 54% pemilih menggunakan hak suara dan hampir 90% menjawab tidak atas pertanyaan dalam referndum ini.
'UU lama tidak diubah'
Wartawan BBC Nick Bryant melaporkan referendum ini digelar menyusul kampanye dari pihak-pihak yang menentang undang-undang yang dikeluarkan dua tahun lalu yang melarang orang tua menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan anak.
Mereka yang tidak setuju dengan undang-undang ini beralasan orang tua yang baik mungkin bisa diadili dengan undang-undang tersebut.
Larry Baldock, seorang pegiat referendum mengatakan puas dengan hasil referendum ini.
Dia berharap hasil ini mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah bahwa undang-undang yang ada sulit untuk diterapkan.
Pemerintah mengatakan akan mengajukan beberapa usulan untuk mengatasi persoalan ini dalam rapat kabinet pada hari Senin.
Selandia Baru adalah satu di antara enam negara yang melarang hukuman fisik terhadap anak.
Pemerintah memberlakukan larangan pemukulan terhadap anak pada 2007.
Negara pertama yang mengadopsi peraturan ini adalah Swedia pada 1979, disusul Finlandia pada 1983 san Norwegia pada 1987.
No comments:
Post a Comment