Auusie Author Got Nobel

http://www.smh.com.au/articles/2006/04/18/1145126080667.html

 

Author Geraldine Brooks.
Photo: Neil Newitt

AdvertisementAdvertisement

Australian author and journalist Geraldine Brooks has taken a minor character in a major American novel and transformed his story into the winner of the 2006 Pulitzer Prize for fiction.

March, Brooks's invention of the Civil War adventures of the absent father from Louisa May Alcott's classic Little Women, was awarded the honour.

No Pulitzer was awarded for drama, the first time since 1997.

In her novel, Brooks, an Australian with dual US citizenship, takes the character of March, a Union military chaplain, through the war while his wife and four daughters remain at home in Massachusetts.

Brooks, reached in Cambridge, Massachusetts, at the Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard, said she was "in a state of disbelief, really. I just can't believe it. It's like being struck by lightning".

"I have no big plans. I think I might have to make some, and they might have to involve some champagne," said Brooks, whose husband, Tony Horwitz, won a Pulitzer in 1995 for national reporting with The Wall Street Journal .

American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer, by Kai Bird and Martin J Sherwin was cited for biography.
"Oppenheimer was well known for black hole theory," said Bird.

"He as a subject was a black hole - extremely enigmatic, complicated."

The book about the father of the atomic bomb occupied Sherwin for 25 years.

"It was a great project for many of those years and for some of those years, a great burden," he said.

"Marty got biography disease - he ended up with over 50,000 pages of archival research. He was drowning in paper at one point," said Bird.

The prize for poetry went to Claudia Emerson for Late Wife , poems based on a series of letters to her ex-husband.

Emerson, a professor of English at the University of Mary Washington in Fredericksburg, Virginia, said she was thrilled and surprised about the award.

"It's about recovery and convalescence," she said. "It means a lot to me, because the book is intensely personal."

David M Oshinsky, a professor of American history at the University of Texas, Austin, was awarded the history prize for Polio: An American Story.

"I grew up in fear of this disease. I remember the iron lung and the wheelchairs and not being able to go to swimming pools," the author said in talking about a subject he said always interested him.

The prize for general non-fiction went to Caroline Elkins for Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya.

The Pulitzer board had listed three finalists for drama: Red Light Winter , Adam Rapp's play about two good friends and their relationships with a young prostitute they pick up in Amsterdam; Miss Witherspoon, Christopher Durang's surreal fantasy about a perpetually suicidal woman who keeps coming back from the dead; and The Intelligent Design of Jenny Chow, Rolin Jones's comedy about a bright, yet eccentric, young woman who builds a humanlike robot.

Yet Pulitzer administrator Sig Gissler said there was no clear-cut drama winner among the scores of entries.

The 2006 Pulitzer Prize winners:

JOURNALISM:

Public service - Two prizes: The Sun Herald of Biloxi, Mississippi, and The Times-Picayune of New Orleans.

Breaking news reporting - Staff of The Times-Picayune of New Orleans.

Investigative reporting - Susan Schmidt, James V Grimaldi and R Jeffrey Smith of The Washington Post.

Explanatory reporting - David Finkel of The Washington Post.

Beat reporting - Dana Priest of The Washington Post.

National reporting - Two Prizes: James Risen and Eric Lichtblau of The New York Times and the staffs of The San Diego Union-Tribune and Copley News Service.

International reporting - Joseph Kahn and Jim Yardley of The New York Times.

Feature writing - Jim Sheeler of the Rocky Mountain News of Denver, Colorado.

Commentary - Nicholas D Kristof of The New York Times.

Criticism - Robin Givhan of The Washington Post.

Editorial writing - Rick Attig and Doug Bates of The (Portland) Oregonian.

Editorial cartooning - Mike Luckovich of The Atlanta Journal-Constitution.

Breaking news photography - Staff of The Dallas Morning News.

Feature photography - Todd Heisler of the Rocky Mountain News of Denver, Colorado.

ARTS

Fiction - March, by Geraldine Brooks (Viking)

Drama - No Award

History - Polio: An American Story, by David M Oshinsky (OUP)

Biography - American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer, by Kai Bird and Martin J Sherwin (Knopf)

Poetry - Late Wife, by Claudia Emerson (Louisiana State University Press)

General non-fiction - Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya, by Caroline Elkins (Henry Holt)

Music - Piano Concerto: Chiavi in Mano, by Yehudi Wyner (Associated Music Publishers)

SPECIAL CITATIONS

- Edmund S Morgan, honoured for "his creative and deeply influential body of work as an American historian that spans the last half century".

- Thelonious Monk, honoured posthumously for "a body of distinguished and innovative musical composition that has had a significant and enduring impact on the evolution of jazz".

AP

AIDS

"Surveillance" HIV Jangan Hanya ke PSK & Penasun
Pikiran Rakyat 24 Agustus 2005 halaman 4

BERDASARKAN data "Surveillance serologik HIV" Dinas Kesehatan Jabar, jumlah pengidap HIV (hu­man immunodeficiency virus) di Jawa Barat sejak 1989‑Juni 2005 adalah 1.042 kasus. Sedangkan kasus AIDS (acquired immune deficiency syndrome), 268 kasus. Sebetulnya, pada 1989 jumlah penderita HIV (0) dan AIDS (1) namun dalam rentang 16 tahun terakhir ini, jumlah kasus kedua penyakit menakutkan itu kian meningkat. Jumlah terakhir itu sebenarnya bisa lebih banyak lagi karena kegiatan Surveillance masih di­fokuskan pada sejumlah kelom­pok tertentu, di antaranya pekerja seks komersial (PSK) dan peng­guna narkoba suntik (penasun). Padahal, di luar kelompok itu, seperti pria pelanggan PSK, para ibu rumah tangga yang suaminya "suka jajan", juga rentan dengan terinfeksi HIV yang akhirnya bisa menyebabkan AIDS. Mengacu pada data surveillance HIV di Dinkes Jabar dan Dinkes daerah lainnya di Indonesia, ada peningkatan penularan HIV melalui jalur seks komersial dan penggunaan narkoba suntik (pe­nasun). Khusus yang terakhir ini, jumlahnya meningkat pesat. Di Jabar, 61 % kasus HIV terinfeksi melalui penasun, sedangkan via hubungan seks (hoteroseksual), jumlahnya 18%. Sedangkan 19% tidak diketahui dari mana sumbernya. Karena itu, kegiatan surveillance HIV/AIDS perlu diinten­sifkan untuk kelompok‑kelom­pok lainnya di luar PS K dan pe­nasun. Kegiatan Surveillance epidemiologi sangat penting agar kita mengetahui perkembangan penyebaran HIV/AIDS. Tidak bisa disangkal, jika kegiatan monitoring perkembangan jumlah infeksi HIV/AIDS di Indone­sia termasuk di Jabar, sering ter­hambat oleh adanya stigma bu­ruk masyarakat terhadap kasus HIV/AIDS. Mayoritas masyarakat kita menilai bahwa infeksi HIV/AIDS terkait dengan tingkat moralitas individu yang rendah. Para pengidap dianggap sebagai orang yang tidak bermoral dan sampah masya­rakat sehingga dijauhi. Adalah keliru jika menganggap HIV/AIDS hanya terkait dengan perbuatan zina, WTS, kaum homo, dan pengguna nar­koba suntik. HIV/AIDS bisa menimpa siapa saja. Orang yang tidak melakukan seks bebas, tidak menggunakan narkoba, juga bisa terkena penyakit ini. Buktinya, sejumlah kasus menunjukkan orang baik‑baik seperti ibu rumah tangga, mahasiswa berprestasi, polisi, bayi, bahkan dokter juga bisa terkena AIDS. Simak kisah dr. Bambang Eka yang menjadi fasilitator dalam pelatihan jurnalisme HIV/AIDS untuk wartawan, yang berlangsung di Bandung pekan lalu. Menurutnya, di Jakarta ada polisi yang terkena HIV akibat menangkap seorang pengedar sekaligus pemakai narkoba. Lho kok bisa? Ceritanya, si pemakai narkoba sebelum ditangkap sem­pat dipukuli hingga tubuhnya mencucurkan darah. Tanpa di­sengaja, darah tersebut mengenai salah satu anggota tubuh polisi yang juga terluka. Kisah tersebut menunjukkan bahwa orang sehat bisa juga terkena HIV. Data yang ada pun sebenarnya hanya estimasi berdasarkan angka prevalensi saja, yakni per­bandingan antara jumlah penderita HIV/AIDS dengan popu­lasi yang ada. Tambahan pula, dalam masyarakat kita masih ada ketabuan untuk berbicara masalah seksual. Tidak heran, ji­ka sampai saat ini masih minim kesadaran orang untuk mengecek apakah darahnya terinfeksi HIV atau tidak. Contohnya, menjelang hari pernikahan. Jarang mau memeriksakan kesehatan seksual masing‑masing pasangan ke dok­ter. Kehidupan seksual Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan seksual adalah kombinasi dari bagian kegiatan seksual yang bersifat fisik, emosional, intelektual, dan sosial sehingga seks adalah pen­galaman positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup, menjadikan kita orang yang lebih baik dan menjadikan lingkungan kita lebih baik untuk dihuni. Karena itu, sangat penting ba­gi kita untuk peduli dengan kese­hatan seksual. Jangan sampai ki­ta menikah dengan seseorang yang kita tidak ketahui bagaimana kesehatan seksualnya. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga di Jakarta yang telah menikah selama 4 tahun, kaget menerima hasil tes darah yang menyebutkan dirinya pengidap HIV positif. Bagaimana bisa? Ternyata, tanpa disadari ibu rumah tangga tersebut tertular HIV melalui hubungan seksual dengan suaminya yang sebelum menikah adalah pengguna narko­ba suntik. Sebenarnya, kejadian yang menimpa ibu rumah tangga tersebut bisa dicegah ketika se­belum menikah, dengan terlebih dahulu memeriksakan kesehatan secara menyeluruh ke dokter. Akibat stigma terhadap HIV/AIDS begitu buruk, layanan untuk pemeriksaan HIV/AIDS pun menjadi hal yang sulit. Di negara lain, dokter bisa dengan langsung memeriksa darah pa­siennya untuk kepentingan tes HIV. Di Indonesia berbeda. Dok­ter harus terlebih dulu minta izin (inform consent) dari pasiennya. Di sini uji HIV masih sebatas VCT (voluntary, counseling, and testing). Begitu kuatnya stigma buruk terhadap pengidap HIV/AIDS, telah membuat orang yang datang ke klinik untuk mengikuti tes HIV pun langsung dicap se­bagai orang yang tidak bermoral. Kita seharusnya tidak memper­lakukan pengidap HIV/AIDS se­cara diskriminatif. Orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) juga ingin diperlakukan sama seperti kita yang sehat. Mereka membutuhkan cinta, te­man, serta lingkungan sosial yang bersahabat. Perlakuan masyarakat yang diskriminatif terhadap ODHA bisa jadi dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan masyarakat ten­tang apa itu HIV/AIDS. Sulit memang mengubah persepsi masyarakat itu. Sejak virus HIV ditemukan pertama kalinya pada awal tahun 1980‑an di salah satu negara di Amerika Latin, opini publik sudah teracuni oleh stig­ma buruk penyakit AIDS. Apa sebenarnya yang disebut dengan HIV/AIDS itu dan bagaimana seseorang bisa mengidapnya? " AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang didapat dari penu­laran, saat sistem kekebalan tubuh sudah dilumpuhkan oleh HIV. Sedangkan HIV adalah virus yang hidup dan berkem­bang biak di dalam sel CD4 (sel darah putih) yang dikenal sebagai sel kekebalan tubuh. Mengapa kekebalan tubuh kita bisa dilumpuhkan? Hal ini dise­babkan HIV merusak sistem kekebalan tubuh, kemudian membuat orang mudah diserang penyakit. Untuk penyakit lain di luar HIV/AIDS, sel CD4 adalah ten­tara pelindung tubuh kita. Karena itu, jika ada sejumlah penyakit infeksi seperti batuk mencoba menyerang tubuh, sel CD4 akan mencegahnya. Tetapi, saat HIV masuk dan mulai menyerang sel CD4, dalam beberapa bulan, sel CD4 kehilangan kekuatannya melawan HIV. Sel‑sel CD4 itu kalah dan mati. Tubuh kita pun jadi tidak punya tentara pelin­dung tubuh. Jika sel darah putih kita sudah kalah dalam pepe­rangan melawan kuman/virus maka kekebalan tubuh kita akan menurun dan akhirnya kita akan sakit. Untuk kasus penyakit AIDS, virus HIV benar‑benar ganas merusak sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini, saat HIV menye­rang tubuh, meskipun sel darah putih memberikan perlawanan, tetapi dalam beberapa bulan ke­mudian pertahanan sel darah putih akan terus melemah karena digerogoti HIV. Parahnya, sel CD4 merupakan pabrik peng­hasil HIV. Jika sel CD4 sudah kurang dari 200, maka pengidap HIV akan sulit untuk bertahan dari berbagai penyakit. Untuk orang sehat, jumlah sel CD4‑nya sekira 500-­1.200. Akibat minimnya jumlah sel CD4, berbagai kuman penyakit dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan pengidap AIDS mudah terserang berbagai macam penyakit. Semakin banyak HIV dalam tubuh, semakin melemah sistem kekebalan tubuh, semakin cepat pengidap HIV menunjukkan berbagai macam gejala penyakit, seperti diare, herpes, cacar perut, dan sebagainya. Saat itulah, pengidap HIV pun berubah status menjadi pengidap AIDS. Penyakit batuk yang tergolong ringan sekalipun bisa membuat seseorang yang mengidap HIV/AIDS sulit bertahan hidup. Untunglah kemajuan ilmu pengetahuan membuat pengidap HIV/AIDS bisa diobati meski penyakit tersebut sampai ini belum bisa disembuhkan. Tetapi, setidaknya obat‑obatan anti retroviral bisa mengurangi pen­deritaan mereka yang terkena HIV/AIDS. Penting sekali bagi mereka yang positif HIV, dia harus segera melakukan pera­watan medis. Dokter akan segera memberikan obat anti retroviral yang berguna untuk menekan perkembangbiakan virus HIV dalam tubuhnya. Sama halnya dengan penderita diabetes akut, penderita HIV/AIDS juga harus minum obat seumur hidup. Jadi, AIDS adalah juga penyakit yang disebabkan virus masuk ke tubuh kita, seperti hal­nya TB (Tuberculosis), flu bu­rung, dan penyakit lainnya. Bahkan, kata dr. Bambang, penggiat IHPCP (Indonesia HIV/­AIDS Prevention and Care Pro­ject), dari segi penularan, penya­kit TB lebih berbahaya daripada AIDS. Pasalnya, kuman TB mu­dah sekali menular melalui udara. Menurut dr. Ronald Jonathan, staf advokasi medis Rumah Ce­mara, HIV sulit menular. Virus ini, katanya, akan masuk ke tubuh melalui hubungan seks yang tidak aman, bertukar jarum, transfusi darah, ibu ke bayi (baik itu melalui darah atau air susu ibu). Penularan yang sering terja­di adalah lewat berhubungan seks dengan orang yang sudah terinfeksi HIV dan melalui jarum suntik yang tidak steril yang di­gunakan oleh penasun. Karena itu, kita tidak perlu takut untuk bersalaman, memeluk, mengobrol, ataupun minum dengan menggunakan gelas milik pengidap HIV/AIDS. Sekalipun ada di an­tara kita yang positif terinfeksi HIV, janganlah hal ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi menghargai kehidupan. Terkena HIV/AIDS bukanlah akhir dari segalanya. Selain itu dibutuhkan komit­men kuat dari pemerintah dan pi­hak terkait lainnya untuk menyosialisasi informasi menge­nai kesehatan seksual termasuk di dalamnya masalah HIV/AIDS. Hal ini adalah bagian dari strate­gi integral penanggulangan HIV/AIDS, yakni melalui upaya demand, supply, dan harm reduc­tion. Deklarasi Kesehatan Seksual Milenium 2005 yang di‑launc­hing di Montreal beberapa bulan lalu, salah satu isinya menye­butkan bahwa negara wajib memberikan akses universal un­tuk pendidikan dan informasi tentang seksualitas yang kompre­hensif (menyeluruh). Sayangnya, Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi deklarasi tersebut. (Huminca/"PR")

John Howard

John Howard Politisi Ulung
AUSTRALIA ternyata kembali memilih John Howard untuk menjalankan roda pemerintahan di negara berpenduduk 20 juta tersebut. Dalam pemilu akbar pekan lalu, pria kelahiran Sydney, 26 Juli 1939 itu berhasil mengungguli rival kuatnya pemimpin Partai Buruh, Mark Latham.
Dari 13 juta suara pemilih, 73,3 persen suara ditujukan untuk kemenangan Howard. Dengan demikian, dia masih punya kontrol terhadap kedua majelis parlemen Australia. Dari 150 kursi di majelis rendah DPR Australia, setidaknya 83 kursi adalah milik koalisi Liberal-Nasional. Sedangkan di majelis Senat, kubu Howard akan mendapatkan 38 kursi. Hasil pemilu tahun ini jelas menunjukkan peningkatan bagi kubu Howard dibandingkan dengan hasil pemilu tiga tahun lalu. Setidaknya pemimpin oposisi Latham telah mengakui hal itu, kursi untuk partainya turun dari 64 menjadi 60.
Tidak dapat disangkal, di balik sejumlah keputusannya yang cenderung tidak populer, ternyata Howard masih diberi kepercayaan oleh rakyat di negara kangguru tersebut. Howard memang politisi ulung. Di usia senjanya, dia ternyata masih mampu mempertahankan jabatannya sebagai PM Australia untuk keempat kalinya.
”Saya merasa tersanjung dengan ungkapan kepercayaan rakyat Australia yang sangat luar biasa kepada saya. Terima kasih, saya masih diberi kepercayaan memimpin negara besar ini,” kata Howard mengomentari kemenangannya.
Sementara Latham menerima kekalahan tersebut dengan tulus. ”Kami memang belum berhasil. Tetapi, saya punya banyak pendukung yang mengatakan bahwa selama ini partai kami telah menjadi oposisi yang sangat kuat. Itu sangat penting untung menjamin kehidupan demokrasi di negara ini. Di mana ada oposisi yang kuat maka demokrasi Australia akan semakin lebih kuat,” ujarnya.
Dalam pemilu Australia tahun ini, Latham dan Howard bersaing memperebutkan simpati rakyat dalam sejumlah isu pokok, yaitu ekonomi, pajak, Irak, keamanan nasional, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan masalah Aborigin.
Sayangnya, politikus muda Latham masih kurang pengalaman sehingga membuat rakyat Australia tidak berani untuk memberikan tongkat kepemimpinan di tangan pria yang dikenal temparemental itu. Sementara, kepemimpinan Howard sudah teruji selama tiga termin yang lalu di mana perekonomian Australia maju pesat. Indikator ini bisa dilihat dari menguatnya nilai dolar Australia terhadap dolar AS. Kinerja pemerintahan Howard telah menunjukkan track record yang amat baik dalam bidang ekonomi. Karena itu, rakyat Australia tidak mau beli kucing dalam karung meksi Howard sendiri tidak lepas dari kecaman rakyatnya akibat kebijakan Australia yang pro AS.
**
Howard memang tidak takut ketika mengeluarkan sejumlah kebijakannya yang amat tidak populer, seperti mendukung penuh invasi AS ke Irak. Dia sangat loyal terhadap sekutunya tersebut. Tidak heran, selepas pengumuman hasil pemilu yang menunjukkan keunggulannya, pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Sydney ini langsung ditelefon Presiden AS George W. Bush yang juga berharap ”berkah yang didapat Howard akan digenggamnya juga pada pemilu AS November mendatang.
Sejak pertama kali dia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1996, PM John Howard terbukti berhasil membuat Australia semakin kuat. Sebagai pemimpin Partai Liberal yang berkuasa, dia berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik. Kritikan tajam yang acap kali ditujukan partai oposisi berhasil dirontokkannya.
Dia kukuh membawa tentaranya ke medan perang Irak, padahal masyarakat Australia sangat memprotes kebijakannya tersebut. Gelombang protes antiperang tersebut benar-benar sangat besar sebagaimana penulis saksikan ketika studi di sana pada tahun lalu. Jalanan di pusat-pusat kota di Australia dipenuhi oleh massa dari sejumlah universitas, NGO, dan lembaga lainnya, yang memprotes keras kebijakan Howard yang mendukung invasi AS ke Irak.
Namun, Howard tetap tidak bergeming dari keputusannya itu. Memang pada akhirnya opini masyarakat Australia yang antiperang itu seperti terkalahkan ketika perang berakhir menunjukkan tidak ada korban dari pihak Australia.
Selama pemerintahannya pada tiga termin lalu, pemerintahan Howard telah menghasilkan sejumlah keputusan yang cukup signifikan bagi kelanjutan kehidupan 20 juta penduduk di negara kangguru tersebut. Howard berhasil membuat sejumlah UU dalam bidang perdagangan dan kesejahteraan, kontrol penggunaan senjata, kepemilikan tanah milik orang-orang Aborigin, yang dalam proses pembuatannya tersebut mendapat kecaman keras dari rakyatnya.
Selain pembuatan UU yang kontroversial itu, Howard juga diprotes atas pandangannya yang keras terhadap para pencari suaka di negara yang mayoritas penduduknya berasal dari golongan tua itu. Khususnya pada tahun 2001, ketika Howard menolak masuk 400 migran yang datang ke negaranya melalui kapal kargo berbendera Norwegia. Memang, selama ini ada kecenderungan, pemerintahan Howard dilanda perasaan xenophobhia.
Meski dikritik sejumlah kelompok HAM, aksi Howard senantiasa mendapat dukungan dari banyak kelompok kelas menengah Australia. Keberhasilan intervensi Australia di Timor Timur dan Kepulauan Solomon mendatangkan pujian dari dalam negeri dan juga internasional.
Kepercayaan
Selama masa kampanyenya, Howard tak henti-hentinya meminta dukungan rakyat Australia untuk memberikan kepercayaan kepadanya sebagai PM ke-26 agar dia bisa melanjutkan sejumlah programnya dalam melindungi bumi Australia dari ancaman terorisme global dan juga meningkatkan perekonomian Australia.
Meningkatnya perekonomian Australia dibawah pemerintahan Howard memang terbukti dan diakui oleh rakyatnya. Angka pengangguran yang rendah, nilai ekspor yang tinggi telah memberikan manfaat yang banyak bagi kesejahteraan seluruh rakyat Australia.
Dia mengatakan bahwa kebanggaan Australia adalah keberhasilan negara itu dalam mencapai kemakmuran ekonomi dan kesediaan negara tersebut melawan ekstremisme.
”Kami telah memenuhi janji dengan membuat ekonomi Australia semakin kuat, bunga yang rendah, lowongan pekerjaan yang banyak, kenaikan gaji, penurunan pajak, reformasi di bidang industri, dan banyak hal lainnya,” kata Howard dalam salah satu kampanyenya seperti dikutip Radio ABC.
**
Karier politik Howard
Kota Sydney adalah tempat penting dalam kehidupan Howard. Selain dilahirkan di kota tersebut pada 26 July 1939 dari pasangan pengusaha pom bensin, di kota itu pula karier politiknya dibangun.
Pada usia 18 tahun, Howard remaja bergabung menjadi anggota Pergerakan Liberal Muda dan dia juga aktif di kegiatan politik mahasiswa Universitas Sydney.
Pada 1962, dia diterima bekerja di Kejaksaan Agung New South Wales dan melanjutkan kariernya sebagai pengacara di salah satu firma hukum di Sydney.
Pada saat itulah, dia bertemu Janette, seorang guru, yang kemudian dinikahinya dan dari hasil perkawinannya itu, Howard mendapatkan tiga anak.
Dia mulai terjun secara resmi di arena politik pada 1974 ketika dia mendapat kursi untuk daerah Bennelong.
Satu tahun kemudian, tepatnya selepas kemenangan besar Partai Liberal di bawah pimpinan Malcolm Fraser pada 1975, karier politik Howard pun melesat jauh dan akhirnya ia berhasil terpilih sebagai deputy pemimpin Partai Buruh pada tahun 1982.
Tiga tahun kemudian, yaitu pada 1985, dia terpilih menjadi pemimpin Partai Liberal. Pada tahun 1989, dia menjadi pemimpin partai oposisi akibat kalah dari pemimpin Partai Buruh Andrew Peacock. Tetapi, Howard berhasil mengembalikan kekuasaan ke tangan Partai Liberal setelah Alexander Downer mengundurkan diri pada 1995.
Segera setelah itu, Howard membentuk koalisi dengan Partai Nasional. Hasilnya memang luar biasa, pada pemilu Maret 1996, Partai Liberal menang telak atas partai Buruh dan keberhasilannya itu menghantarkannya menjadi PM Australia ke-25. Selanjutnya, dia terus memimpin koalisi Liberal-Nasional meraih kemenangan berikutnya secara beruntun pada 1998, 2001, dan 2004.
Di usia 65 tahun di mana saat itu banyak orang yang menantikan masa pensiun dengan jaminan sosial yang tinggi, Howard justru masih sibuk dalam kiprah politiknya. Seperti Howard, dua rekannya dari dua negara besar di dunia, Tony Blair dan George Bush, kini tengah mengincar kemenangan yang sama seperti yang diperoleh Howard. Sejumlah pengamat menyebutkan bahwa pemilu Australia adalah referendum pertama bagi tiga pemimpin dunia yang melaunching invansi ke Irak pada Maret 2003 lalu.
Howard adalah pemimpin petama yang berhasil membuktikan bahwa kebijakannya yang mendukung perang Irak tidak berpengaruh terhadap kelangsungan jabatannya sebagai PM untuk keempat kalinya. Apakah George Bush dan Tony Blair akan bernasib baik juga seperti Howard. Kita lihat saja hasilnya dalam beberapa pekan mendatang.
Yang jelas, dengan kemenangan Howard ini, bangsa Indonesia berharap, Australia dapat lebih memaknai hubungannya selama ini dengan negara-negara tetangga di sekitarnya termasuk dengan Indonesia. Jangan sampai mengabaikan keberadaan negara-negara Asia, yang secara geografis, letaknya dekat dengan Australia. Bagaimanapun, Australia hidup di tengah-tengah orang Asia bukan Eropa atau Amerika. Jadi, sudah seharusnya Australia lebih peka dan menjaga sikapnya dalam berhubungan dengan tetangganya Asia (Huminca/”PR”)

Pikiran Rakyat Rabu, 13 Oktober 2004

Aussie-Indo Relationship

From Pikiran Rakyat , Jumat, 31 Maret 2006

Keharmonisan Jakarta-Canberra Sulit Diprediksi

Oleh Huminca Sinaga

TIDAK dapat disangkal, hubungan bilateral Indonesia dan Australia tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah konflik ikut mewarnai hubungan di antara kedua negara tersebut. Sebagai contoh, sebut saja lepasnya Timor Timur pada 1999 lalu, sempat membuat hubungan diplomatik kedua negara mencapai level terendah. Saat itu, Indonesia tidak bisa menerima tindakan Australia yang jelas-jelas merendahkan kedaulatan pemerintah Indonesia, yakni dengan cara mendukung kemerdekaan bekas provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Padahal, sebelumnya pemerintah Australia di bawah pimpinan John Howard selalu berkoar-koar bahwa Australia akan selalu mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Faktanya bicara lain, Australia justru berperan besar dalam peristiwa lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia. Australia bahkan menjadi pemimpin pasukan multinasional penjaga perdamaian PBB di negara baru tersebut. Kenyataan pahit ini sempat membuat Indonesia marah besar dan ingin memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.
Namun, hal tersebut tidak jadi karena berdasarkan kalkulasi politik, baik itu dari pihak Australia maupun Indonesia, pemutusan hubungan diplomatik tidak akan menguntungan keduanya. Karena itu, kedua negara pun berupaya untuk memperbaiki hubungan bilateral mereka. Dalam rangka pemulihan tersebut, terjadinya peristiwa Bom Bali 2001, yang menewaskan sekira 200 turis warga negara Australia, mempunyai efek positif dalam merekatkan kembali hubungan kedua negara yang sempat dingin tersebut.
Sayangnya, hubungan yang mulai membaik tersebut kembali memanas bahkan dapat dikatakan mencapai level hubungan terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir ini, yakni sejak Timor Leste lepas dari NKRI.
Pemicu rusaknya hubungan Indonesia-Australia kali ini adalah keputusan Departemen Imigrasi dan Multikultural Australia (DIMA) yang memberikan visa kepada 42 warga Papua yang merupakan anggota gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka). Pemerintah Indonesia menilai pemberian visa sementara tersebut merupakan bentuk dukungan Australia terhadap gerakan seperatis di Papua. Meski pada kenyataannya, pemerintah Australia juga memberikan visa jenis tersebut kepada ratusan warga non-Papua lainnya. Hanya dalam hal ini, tensi politik meninggi karena Indonesia punya pengalaman buruk dengan Australia.
Setidaknya, kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI seolah-olah membuka kembali kenangan pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap perilaku pemerintah Australia yang double-standard. Pada saat itu, Australia menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung NKRI dengan mengakui bahwa Timor Timur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Ternyata, janji itu hanyalah omong kosong ketika secara terang-terangan Australia memfasilitasi kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia.
Pernyataan politis
Tambahan pula, pernyataan politis Howard mengenai pre-emptive strikes pada 2004 lalu, sempat memicu kemarahan pemerintah kita. Pasalnya, keberadaan doktrin pre-emptive strikes tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip kemitraan dan perdamaian yang digaungkan sejumlah negara di Asia khususnya di wilayah ASEAN. Apalagi, ketika Australia menolak menandatangani TAC (Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama), hal ini semakin memperjelas bahwa niat Australia untuk bertetangga, baik dengan Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya, patut diragukan. Mengapa? Karena penerapan doktrin pre-emptive strike bisa menjadi alat bagi Australia untuk membenarkan tindakannya menyerang siapa pun yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan nasional Australia, termasuk menyerang Indonesia. Padahal, di satu sisi TAC adalah suatu perjanjian yang mengadopsi prinsip-prinsip yang tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), seperti sikap tidak mengintervensi kepentingan negara lain dan mengedepankan penggunaan cara-cara damai dalam memecahkan setiap masalah yang mungkin terjadi di antara negara-negara TAC. Doktrin yang diluncurkan Howard dan TAC adalah dua hal yang sangat berbeda sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa penolakan Australia terhadap TAC menunjukkan bahwa John Howard cenderung memprioritaskan hubungannya dengan AS dibandingkan dengan Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.
Sikap yang tidak bersahabat ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (PLN) Australia di bawah pemerintahan John Howard yang berasal dari Partai Liberal, sangat jauh berbeda dengan PLN Australia yang dijalankan oleh PM sebelumnya, Paul Keating (1991-1996), yang berasal dari Partai Buruh. Kedua partai tersebut memang memiliki pandangan yang berbeda terhadap konstelasi hubungan internasional, termasuk di dalamnya hubungan Australia dan Indonesia. Dalam hal ini, Partai Buruh dikenal lebih toleran dan lebih memahami Indonesia. Bahkan, mantan PM Keating sempat merumuskan kebijakan luar negeri Australia yang sangat bersahabat dengan Asia.
Dalam agenda PLN Australia saat itu, dengan tegas disebutkan bahwa Asia adalah teman terpenting Australia. Karena itu, dalam pandangan Keating, sudah seharusnya Australia mengintensifkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara di Asia bukan dengan negara-negara kulit putih. Bahkan, pada masa itu, Indonesia punya arti tersendiri bagi Australia karena Deklarasi APEC di Bogor 1994, telah menjadi pemicu bangkitnya perekonomian Australia yang semula sempat melemah hingga akhirnya menjadi salah satu negara terkaya di dunia.
Sayangnya, hubungan baik itu kembali terganggu pada masa pemerintahan John Howard. Howard maju sebagai PM Australia setelah Partai Liberal menang dalam pemilu 1998. Pandangan politik Partai Liberal berbeda dengan Partai Buruh. Dalam hal ini pandangan politik internasional Partai Liberal lebih bercermin pada negara-negara kulit putih, khususnya Amerika dan Inggris.
Sulit diprediksi
Jika dievaluasi, hubungan Indonesia-Australia selama masa kepemimpinan Howard yang sudah memasuki usia 10 tahun pada Maret ini, sangat unik karena arah hubungannya sering kali sulit diprediksi. Misalnya, siapa yang menyangka masalah kecil seperti tertangkapnya mahasiswa asal Australia, Schapelle Corby, yang terbukti menyelundupkan narkoba ke Indonesia, ternyata sempat menyulut emosi sejumlah warga Australia yang juga akhirnya sempat ikut memicu emosi sejumlah warga Indonesia. Untungnya, baik pemerintah Australia maupun pemerintah RI, tidak memedulikan reaksi emosional warga mereka. Keputusan tetap ada di tangan para hakim yang mengurusi perkara tersebut.
Belum selesai kasus Corby, muncul kasus lainnya seperti manusia perahu, penyelundupan narkoba oleh kelompok "Bali Nines", dan penangkapan nelayan Indonesia juga telah ikut mewarnai keunikan serta pasang surutnya hubungan Indonesia dan Australia.
Selama ini, kedua pemerintahan mampu menangani dengan baik sejumlah "krisis mini" tersebut. Karena itu, dalam kasus pencari suaka asal Papua, diharapkan persoalan tersebut bisa juga diselesaikan dengan damai. Apalagi, selama ini hubungan bilateral Australia dan Indonesia, di luar sejumlah krisis mini yang selama ini pernah terjadi, harus diakui telah mendatangkan sejumlah benefit bagi keduanya. Misalnya, dalam musibah tsunami akhir 2004 lalu, Australia merupakan penyumbang terbesar untuk program rehabilitasi Aceh dan Sumut pascatsunami. Selain itu, bantuan pendidikan dan program kemanusiaan lainnya dari pemerintah Australia, tidak bisa disangkal punya dampak positif terhadap pengembangan pembangunan di Indonesia.
Tentu saja, adanya bantuan tersebut jangan sampai membuat pemerintah kita bersikap lemah terhadap Australia, karena hal itu sangat bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia tetap harus bisa memainkan perannya secara aktif di kawasan Asia-Pasifik dan tidak bisa didikte oleh negara mana pun di dunia ini. Apalagi, harus diakui, Indonesia punya pengaruh strategis di wilayah Asia dan kenyataan ini pun tidak bisa disangkal oleh Australia. Hal ini pula yang membuat Australia sampai kini tetap menganggap Indonesia sebagai aktor penting dalam kancah hubungan internasional Australia dengan negara-negara lainnya di dunia.
Pentingnya hubungan di antara keduanya itu, membuat Australia tidak akan berani untuk bertindak macam-macam terhadap Indonesia, misalnya saja membalas aksi Deplu Indonesia, dengan memanggil Dubes Australia Bill Farmer ke negaranya. Karena itu, kita bisa lihat bagaimana Australia begitu tenang merespons kemarahan pemerintah Indonesia. Kebijakan PLN Australia ini, menurut pengamat Indonesia asal Australia, Harold Crouch, sudah sangat tepat. Australia sudah seharusnya bertindak tenang dan berupaya untuk meminimalkan segala risiko yang mungkin terjadi, apabila kasus pemberian visa tersebut berkembang lebih jauh. Sebagaimana dikatakan Harold, Australia tidak akan mendapatkan apa pun jika Australia bersikap keras terhadap Indonesia. Karena itu, untuk menormalkan kembali hubungan Indonesia-Australia, perlu ada upaya untuk mengubah konflik menjadi kerja sama.
Dalam kasus pemberian visa terhadap 42 WNI asal Papua, perlu diupayakan dialog yang intensif antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Tidak lupa juga untuk mengikutsertakan masyarakat Papua sehingga hasil dialog yang akan dicapai nanti akan mengakomodasi kepentingan masyarakat Papua.

ialf

I am now in IALF class, sitting and browsing websites.